Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin Menerima Penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat
DPRD Kota Banjarmasin berhasil mendapat piagam penghargaan dari Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kegiatan Pembinaan Anggota
JDIHN dan Penyerahan Penghargaan JDIHN yang dilaksanakan di Aula Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan pada Kamis (03/11/2020). Piagam penghargaan tersebut
diberikan kepada Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang telah terintegrasi
dengan Sistem JDIHN (jdihn.go.id) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden
RI No. 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
(JDIHN).
Kegiatan ini
berguna sebagai media koordinasi antara jaringan dokumentasi informasi hukum di
daerah dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM yang
merupakan unit pembina JDIHN. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Kepala
Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN, Yasmon yang
didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Ngatirah, bersama Kepala
Biro Hukum Kalsel Bambang Eko Mitharjo, serta perwakilan dari DPRD dan Pemkab
Kalimantan Selatan.
Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sendiri merupakan wadah
pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan
berkesinambungan sementara dokumen hukum merupakan produk hukum yang berupa
peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan
perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan,
yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian
hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan
perundang-undangan.
Anggota JDIHN
sendiri meliputi instansi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan
yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Kementerian Negara, Sekretariat
Lembaga Negara, Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan
Kabupaten/Kota. (dilansir melalui kalsel.kemenkumham.go.id).